Akibatnya, harga MinyaKita di pasaran melonjak di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya Rp15.700.
Dari bisnis ilegal ini, TRM diperkirakan meraup keuntungan hingga Rp600 juta per bulan.
Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menangani kasus ini dan mencegah kejadian serupa di masa depan:
- Peningkatan Pengawasan: Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi MinyaKita, termasuk dari produsen hingga pengecer.
- Sanksi Hukum: Pelaku dalam kasus ini dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman lima tahun penjara atau denda Rp2 miliar, serta Pasal 160 Jo Pasal 24 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan ancaman empat tahun penjara atau denda Rp10 miliar.
- Peningkatan Edukasi Konsumen: Masyarakat juga didorong untuk lebih berhati-hati dalam membeli produk minyak goreng dan memastikan bahwa produk yang dibeli memiliki izin edar resmi dan volume yang sesuai dengan label.
Kasus pemalsuan MinyaKita di Bogor ini menunjukkan bagaimana keuntungan ilegal dapat berdampak besar terhadap kerugian negara, konsumen, dan industri minyak goreng. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengganggu stabilitas harga, menurunkan efektivitas subsidi pemerintah, dan menciptakan risiko bagi masyarakat yang mengonsumsi produk tanpa standar yang jelas.
Upaya penegakan hukum dan pengawasan ketat sangat penting untuk memastikan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang ingin meraup keuntungan dengan cara ilegal. (*)
